JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memperkuat kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, serta memperluas pemberdayaan kelompok rentan.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa peran organisasi keagamaan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan bagi perempuan dan anak.
Menteri Arifah menyampaikan pentingnya kolaborasi ini pada acara HUT Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2026. Ia menekankan bahwa organisasi keagamaan memegang posisi strategis dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dan memastikan pemberdayaan perempuan serta anak dapat berjalan dengan baik.
Dalam kerangka ini, peran organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga sebagai pelopor dalam upaya perlindungan dan advokasi terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak.
Peran Strategis Organisasi Keagamaan dalam Perlindungan
Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa organisasi keagamaan, yang selama ini menjadi tempat berlindung dan mencari kasih sayang bagi umat, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Organisasi-organisasi ini dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang memberikan rasa aman dan penuh kasih sayang.
Oleh karena itu, sinergi antara KemenPPPA dan organisasi keagamaan sangat diperlukan dalam menghadirkan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak, serta memperkuat nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
Selain itu, momen ini juga menjadi kesempatan bagi KemenPPPA untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya. Arifah berharap bahwa sinergi ini tidak hanya berhenti pada pembentukan kebijakan atau regulasi, tetapi juga pada aksi nyata dalam perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan.
Upaya kolaboratif ini diyakini bisa lebih efektif dan tepat sasaran dalam memberantas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memajukan pemberdayaan mereka.
PWKI Komitmen Bangun Crisis Center untuk Perlindungan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Deety Treisje Liow Mambo, menegaskan komitmen organisasi ini dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan.
Deety menyampaikan bahwa PWKI telah memulai upaya penting dengan membangun Crisis Center, yang merupakan inisiatif untuk memberikan bantuan segera kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya.
Crisis Center yang dibangun oleh PWKI, menurut Deety, bukan hanya sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai pusat untuk memberikan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban kekerasan. PWKI telah memulai proyek ini sejak terjadi bencana di Sumatera, dan kemudian berlanjut pada penanganan bencana di Sulawesi Utara dan Jawa Barat.
Kegiatan ini akan terus dilanjutkan, karena penanganan kasus kemanusiaan terutama yang melibatkan perempuan dan anak merupakan sebuah proses yang tidak dapat dihentikan, melainkan harus berlanjut dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial yang ada.
Harapan untuk Kolaborasi yang Berkelanjutan
PWKI dan KemenPPPA sudah menjalin hubungan yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Deety berharap kolaborasi antara kedua pihak ini dapat terus berlanjut dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan.
Melalui sinergi ini, PWKI dan KemenPPPA dapat memberikan dukungan yang lebih efektif, sehingga setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau dalam situasi rentan bisa mendapatkan perlindungan dan akses ke berbagai layanan yang mereka perlukan.
Deety menambahkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada upaya penanganan korban kekerasan, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan perempuan secara lebih luas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi keagamaan, seperti PWKI, dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan anak sangat diperlukan.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana perempuan dan anak dapat hidup dengan aman, sehat, dan mendapatkan peluang yang setara dalam setiap aspek kehidupan.
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Prioritas Nasional
Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial Indonesia. KemenPPPA telah mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan ini, baik melalui kebijakan pemerintah maupun kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil.
Menteri Arifah Fauzi menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dua sisi dari koin yang sama, yang harus saling mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Penting untuk dicatat bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.
Kerjasama lintas sektor ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi perempuan dan anak, serta membantu mendorong perubahan sosial yang lebih positif di Indonesia.
Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan lebih efektif, serta membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara.
Sebagai negara yang berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk perempuan dan anak Indonesia.
