JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera memasuki fase krusial.
Pemerintah pusat kini memfokuskan perhatian pada percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar mereka segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Langkah percepatan tersebut dibahas secara khusus dalam forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Jakarta.
Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Koordinasi Lintas Sektor Percepat Rehabilitasi
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan.
Pendanaan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dukungan gotong royong dari berbagai pihak yang turut menunjukkan solidaritas kepada korban bencana.
“Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya.
Selain pembangunan dalam bentuk kompleks perumahan oleh Kementerian PKP, penyediaan hunian di luar kawasan tersebut akan mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya memastikan seluruh korban terdampak memperoleh hunian tetap sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.
Dukungan Berbagai Lembaga Dan Elemen Masyarakat
Percepatan pembangunan hunian tetap tidak hanya melibatkan kementerian teknis. Dukungan juga datang dari sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Amil Zakat Nasional.
Sinergi tersebut menjadi bukti bahwa penanganan pascabencana membutuhkan kolaborasi luas lintas sektor demi mencapai hasil maksimal dalam waktu yang relatif cepat. Muhammad Tito Karnavian secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang berkontribusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah memberikan kontribusi dan solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah,” katanya.
Keterlibatan berbagai pihak ini memperkuat semangat gotong royong nasional dalam membantu masyarakat Sumatera bangkit dari dampak bencana yang melanda.
Target Penyerahan Segera Kepada Masyarakat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan secara terkoordinasi agar prosesnya berjalan efektif dan tepat waktu. Ia menyatakan bahwa pemerintah berupaya keras agar hunian yang dibangun dapat segera diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kami berupaya agar dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat,” ujarnya.
Selain memastikan pembangunan fisik rumah selesai sesuai target, pemerintah juga menjamin ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, serta akses jalan menuju kawasan hunian.
Dengan tersedianya fasilitas tersebut, hunian tetap yang dibangun tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi juga siap langsung dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. Rapat koordinasi itu sekaligus membahas berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan guna mempercepat penyelesaian proyek pembangunan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy. Melalui koordinasi intensif dan dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap target pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat segera tercapai.
Percepatan ini menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih luas, sekaligus wujud kehadiran negara dalam memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.